Mencengangkan! Barangkali itu kata yang
pantas untuk menggambarkan betapa mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
Sebenarnya sudah jadi rahasia umum bahwa biaya untuk menjadi pemimpin,
sebut saja menjadi gubernur di Indonesia sangat besar. Tapi saya tidak
menduga biayanya bisa sampai milyaran. Oh My God!
Menonton Mata Najwa malam ini yang
membahas tentang “membeli demokrasi” membuat mata saya terbelalak.
Bagaimana tidak, untuk menjadi Gubernur di suatu daerah seorang calon
mesti menyiapkan biaya milyaran. Berikut rincian biaya menurut
narasumber di Mata Najwa.
1. Paket nekat sekitar 16 Miliar, ini
adalah paket yang paling murah dan nekat. Biaya ini hanya untuk membayar
saksi dan biaya akomodasi di suatu daerah pemilihan. Belum termasuk
biaya spanduk dll.
2. Paket hemat sekitar 175 miliar. Paket
ini untuk biaya saksi, akomodasi, spanduk, kaos, pamflet dll. Paket ini
sudah terbilang lengkap tapi masih sederhana.
3. dan paket komplit biayanya 430
miliar. Paket ini sudah sangat lengkap. Dari spanduk, kaos, saksi, tim
pemenangan, pokoknya semua sampai-sampai ada juga biaya “serangan
fajar”. Luar biasa!
Berdasarkan fakta diatas, saya jadi bertanya darimana seorang calon
gubernur mendapatkan uang sebanyak itu? menjual tanah? meminjam uang ke
bank? atau bagaimana?
Melihat fakta diatas, ada
konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang calon gubernur. Jika
seorang calon gubernur berhasil memenangkan pertarungan, otomatis dia
harus mengembalikan biaya pilkadanya yang sangat besar. Dan akibatnya
pasti dia akan menggunakan segala cara untuk mengembalikan biaya yang
sudah dikeluarkan. Bahkan cara-cara yang tidak halal pun akan dilakukan
untuk mengembalikan modalnya. Makanya tidak heran, banyak mewabah kasus
korupsi terjadi di daerah baik di eksekutif maupun legislatif. itu
karena biaya politik yang sangat besar.
Bagaimana jika gagal? Ini lebih parah.
Karena tidak bisa mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan, bisa-bisa
seorang calon yang gagal ini jadi gila, bunuh diri, mengambil kembali
barang yang sudah diberikan dari konsituen atau yang paling tidak masuk
akal adalah menjual istri sendiri untuk menebus pinjaman yang sangat
besar.
Dengan mahalnya biaya politik ini, bisa
dipastikan negara ini tidak akan maju. Anggaran negara pasti akan selalu
jebol karena banyaknya praktek korupsi yang terjadi. Bisa dipastikan
pembangunan akan mandeg karena anggarannya selalu ditilep oleh orang yang tidak bertanggung
jawab. Bisa dipastikan makin banyak jembatan yang runtuh karena uang
untuk pembangunan sudah “disunat”. Bisa dipastikan pendidikan akan jalan
ditempat karena biayanya sudah dikorupsi oleh koruptor.
Akhirnya, kita cuma bisa berharap agar
pemimpin-pemimpin kita segera sadar. UU tentang Pemilu harus direvisi
agar biaya politik tidak mahal. Harus ada terobosan agar biaya demokrasi
tidak mahal. Dengan begitu kita bisa menyaksikan pesta demokrasi yang
murah dan jauh dari money politik.
Salam Persahabatan. Firdaus Muis / KOMPASIANA skalanews.com
gambar dari
